Monday, September 27, 2021
Home ENERGI UMUM Sikapi dengan Pasal 33 Jika Pemerintah Tidak Mampu Bayar Saham Freeport

Sikapi dengan Pasal 33 Jika Pemerintah Tidak Mampu Bayar Saham Freeport

Tim Perundingan Pemerintah dan PT Freeport Indonesia telah melakukan pertemuan pada Minggu (27/8/2017) lalu. Dimana dalam pertemuan itu Kedua belah pihak menyepakati divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen untuk kepemilikan nasional Indonesia.

Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi mengatakan jangan sampai pemerintah tidak mampu membayar saham yang telah diberikan oleh PT Freeport Indonesia.

“Sekarang timbul persoalan, nilainya berapa yang 51 persen ini. Saya ingin menambahkan bahwa jangan sampai dikasih 51 persen lalu nggak mampu bayar karena kegedean nilainya,” ujarnya di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (31/8).

Oleh karena itu, Pemerintah dalam menyikapi persoalan tersebut harus mengacu pasal 33, UUD 1945, ayat 3 yang menyebutkan; bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurutnya dengan berpegang kepada pasal tersebut, maka Indonesia tidak boleh membeli harta dari kekayaan yang dimilikinya dan PT Freeport.

“Saya berpendapat harus dikembalikan kepada aturan perundang-undangan, undang-undang dasar 1945 ayat 33,bahwa Kekayaan yang ada di perut bumi ini, dikuasai oleh negara termasuk cadangan mineral yang ada di PT Freeport ini, Jadi sepanjang di perut bumi, Saya ulangi sepanjang di perut bumi mineral itu dikuasai oleh negara dan dimiliki negara,” tuturnya.

 

 

Sumber : Sikapi dengan Pasal 33 Jika Pemerintah Tidak Mampu Bayar Saham Freeport
Sikapi dengan Pasal 33 Jika Pemerintah Tidak Mampu Bayar Saham Freeport
Jitunews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments