Wednesday, October 20, 2021
Home DKI Jakarta Tak hanya Sekedar Senjata, Butuh Dukungan Semua Pihak untuk Menumpas Teroris

Tak hanya Sekedar Senjata, Butuh Dukungan Semua Pihak untuk Menumpas Teroris

Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj (ketiga kanan) dan Ketua Umum PP Muhammadiyah H. Haedar Nashir (kedua kiri) di kantor PBNU, Jakarta. Foto/ist.

Harmoni Media – Serangan bom bunuh diri di Gereja Katedral Hati Yesus Maha Kudus, Makassar, Sulawesi Selatan pada 28 Maret 2021 lalu, membuat banyak pihak terkejut. Aksi teror sadis ini dilakukan ketika masyarakat tengah berjuang melawan pandemi COVID-19.

Parahnya, hanya berselang tiga hari atau tepatnya 31 Maret 2021, aksi teror kembali terjadi di Indonesia. Kali ini, teroris wanita, menyerang Mabes Polri di Jakarta dengan membawa pistol air gun.

Ledakan bom di Makassar diduga dilakukan sepasang laki-laki dan perempuan, yang mengendarai sepeda motor. Peristiwa itu terjadi pukul 10.30 WITA setelah ibadah kedua atau misa kedua. Berdasarkan identifikasi sementara, kedua pelaku merupakan pasangan suami istri.

Pelaku laki-laki berinisial L, sedangkan pelaku perempuan berinisial YSF. Keduanya tewas usai melakukan aksi kejamnya. Ledakan bom di gerbang Gereja Katedral Makassar juga melukai setidaknya 20 orang.

Kebanyakan korban terluka akibat serpihan yang mengenai wajah, leher, perut, tangan, dan kaki. Menurut Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Merdisyam, bom rakitan yang digunakan pelaku mempunyai daya ledak tinggi. Bom itu disimpan dalam panci yang berisi paku-paku.

Menurut polisi, dua pelaku merupakan bagian dari kelompok jaringan teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Sulawesi Selatan. Kelompok jaringan ini sempat ditangkap Detasemen Khusus 88 Antiteror dalam dua bulan terakhir.

“Ya, jadi mereka (pelaku) adalah bagian dari pengungkapan beberapa waktu lalu, kurang lebih 20 orang kelompok JAD. Mereka bagian dari itu. inisial serta data-datanya sudah kita cocokkan,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, 28 Maret 2021 lalu.

Sementara itu, pelaku teror yang menyerang Mabes Polri teridentifikasi sebagai Zakiah Aini, yang berusia 25 tahun. Wanita ini tewas di tempat setelah dilumpuhkan petugas.

Kejadian ini tentu membuat kita sadar bahwa para teroris mencoba bangkit di tengah fokus bangsa ini mengatasi pandemi COVID-19. Aparat keamanan dan masyarakat jelas perlu meningkatkan kewaspadaan terkait ancaman terorisme di masa pandemi COVID-19.

Setelah insiden bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, pihak kepolisian bergerak untuk menangkap para terduga teroris di sejumlah wilayah. Pada Minggu (28/3/2021), empat orang terduga anggota JAD diamankan di Bima, Nusa Tenggara Barat. Lalu, Senin (29/3/2021), polisi menggerebek tempat terduga teroris di Condet, Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat. Densus 88 juga menemukan beberapa bom rakitan di Bekasi.

Di sisi lain, Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan bahwa sejauh ini, aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral belum ada kaitannya dengan penangkapan sejumlah anggota kelompok JAD di Sulsel dalam dua bulan terakhir oleh Densus 88.

Ledakan bom bunuh diri di Makassar juga memperoleh perhatian luar negeri. Paus Fransiskus turut menyampaikan doa untuk para korban bom Makassar pada misa Minggu Palma (28/3/2021) di Basilika Santo Petrus, Vatikan.

“Mari kita berdoa bagi seluruh korban aksi kekerasan, terutama korban serangan di depan Gereja Katedral di Makassar, Indonesia. Semoga Bunda Maria, yang senantiasa memandu kita di jalan iman, membantu kita,” ucap Paus Fransiskus.

Ledakan bom di Gereja Katedral Makassar juga menjadi peringatan bagi daerah lain untuk lebih waspada terhadap ancaman teroris. Polisi telah meningkatkan pengamanan di wilayah hukum Jakarta dan sekitarnya hingga Banten.

Polda Sumatera Utara turut memperingatkan para anggotanya untuk ekstra hati-hati dengan potensi serangan terorisme. Para petugas juga disiagakan untuk berjaga di tempat ibadah, tempat umum, dan pusat-pusat keramaian.

Butuh Dukungan NU dan Muhammadiyah

Pengamat Terorisme, Ali Fauzi, tak setuju jika pemerintah Indonesia disebut kecolongan oleh bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Menurut dia, menghentikan kelompok teroris bukanlah persoalan yang mudah.

“Sulit berhadapan dengan kelompok underground ini, yang memang jumlahnya tidak banyak, tapi mereka terus melakukan rekrutmen, pelatihan dan penggalangan secara rahasia,” kata Ali Fauzi.

“Tidak mudah meredam aksi teror karena memang secara historis sudah lama sekali di Indonesia, tumbuh berkembangnya kelompok teror ini mulai dari Negara Islam Indonesia (NII), Jamaah Islamiyah (JI) dan belakangan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang makin membuat penanggulangan teror, tidak semudah yang dibayangkan masyarakat.” tambahnya.

Mantan anggota JI itu menjelaskan, kelompok JAD didirikan oleh Aman Abdurrahman dan kelompok ini pertama kali muncul di Indonesia seiring dengan munculnya ISIS di Irak dan Suriah.

“Jadi pada awalnya, kelompok-kelompok yang tergabung dalam JAD ini pada waktu itu lebih merespons konflik global seperti di Irak dan Suriah. Tapi belakangan, kelompok ini join juga dengan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang waktu itu dipimpin oleh Santoso, dan setelah Santoso tewas, diambil alih Ali Kalora yang sampai saat ini masih buron.” ungkapnya.

“Kelompok Ali Kalora sampai sekarang juga masih menebar teror di sekitar Morowali, Poso, Sigi, Sulawesi Tengah. Artinya masih terus menebar ancaman dan ini tidak boleh dianggap enteng.” tambahnya.

Menurut Ali Fauzi, untuk meredam kebangkitan terorisme di tengah pandemi, harus ada dukungan dari dua organisasi Islam besar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Sayangnya, hal tersebut masih minim.

“Saya belum melihat gerakan-gerakan dari organisasi seperti NU atau Muhammadiyah untuk program radikalisasi, program moderasi beragama bagi teroris yang ada di Indonesia,” ujarnya.

“Yang perlu dilakukan organisasi besar atau umat Islam yang mainstream di Indonesia adalah urun rembuk, langsung terjun terhadap program-program yang dikembangkan pemerintah, dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) misalkan, ada program radikalisasi.” lanjutnya.

“Sayangnya, isu terorisme di Indonesia belum bisa dipahami secara benar oleh masyarakat, terutama di tingkat akademisi. Banyak yang mengatakan ini rekayasa, pengalihan isu ataupun pencitraan. Artinya memandang persoalan terorisme ini masih kontroversi di Indonesia,” ucap adik kandung dari Amrozi, pelaku teror bom Bali tersebut.

Keterlibatan Penuh Masyarakat

Aksi pemboman di Gereja Katedral Makassar seolah menjadi tanda eksistensi kelompok teroris, yang sewaktu-waktu bisa mengancam keselamatan masyarakat Indonesia. Aparat keamanan dituntut ekstra waspada agar insiden ini tidak terulang di wilayah manapun.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia sesungguhnya telah menerbitkan Perpres terkait Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme melalui PP Nomor 77/2019 tentang tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan dan PP Nomor 35/2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

“Tujuan Perpres itu yakni memperkuat ketahanan masyarakat melalui infrastruktur hukum dan kelembagaan. Ini alasan pentingnya peningkatan kerjasama internasional demi mencegah aktivitas kelompok ektremis dalam merekrut dan menyebar propaganda melalui media online,” beber Boy Rafli Anwar.

Gubernur Lemhanas, Agus Widjojo khawatir teroris mengambil kesempatan dengan memanfaatkan situasi di mana nyaris seluruh masyarakat fokus kepada pandemi COVID-19. Pengalihan prioritas ini bisa saa membuat gerakan teroris kurang terpantau.

“Pemboman di Gereja Katedral Makassar merupakan kejadian yang bisa dikatakan pemunculan kembali setelah sekian lama perhatian kita diprioritaskan untuk menghadapi pandemi COVID-19, sehingga itu pun mungkin juga merupakan prioritas perhatian dari semua lembaga yang ada di pemerintahan atau di masyarakat,” kata Agus.

Dia menilai bahwa kelompok teroris kemungkinan melihat bahwa sekarang waktu yang tepat menunjukkan kembali aksi sadis mereka. Agus pun berharap adanya pemantauan terhadap mantan-mantan pejuang ISIS yang kembali ke Indonesia dan masih memiliki pengaruh dalam jaringan-jaringan teroris.

“Itu bisa saja muncul dalam berbagai bentuk, tetapi tantangan bagi kita adalah untuk memantau pemetaan terhadap kelompok-kelompok teroris ini yang bersembunyi dan meredam di tengah-tengah masyarakat. Dan kemampuan untuk memantau ini membutuhkan upaya yang terpadu dan terintegrasi dari semua aparat dan lembaga-lembaga berwenang, lembaga itu termasuk masyarakat sendiri. Intinya adalah pemantauan dan pemetaan,” jelasnya.

Dulu itu, lanjutnya, apabila diefektifkan kembali sistem RT/RW, sebenarnya itu kan merupakan sistem yang efektif untuk memantau kedatangan pendatang-pendatang baru di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Sistem-sistem seperti inilah yang perlu untuk dibangkitkan kembali, ditingkatkan daya gunanya, yang menjadi satu terintegrasi dengan pemantauan yang dilakukan oleh aparat-aparat fungsional.

Agus juga menyarankan tentang perlunya membangun sebuah sistem agar Indonesia bisa mengantisipasi, mendeteksi, dan melakukan penangkalan terhadap upaya-upaya pihak yang berniat melakukan tindakan teror. Untuk aparat penegak hukum, Agus menilai perlunya dibekali payung hukum dan dasar-dasar hukum yang kuat untuk bisa melakukan tindakan berdasarkan intelijen, sebelum tindakan teror terjadi.

“Tentunya ini harus bisa dipisahkan, karena kalau tidak, hanya bisa dipisahkan seperti dipisahkan oleh sehelai rambut, antara regulasi karet dengan regulasi yang betul-betul diperlukan. Oleh karena itu, itu pun juga perlu kontrol. Kontrol dari lembaga fungsi kontrol kita yaitu legislatif. Atau kontrol dari masyarakat,” terang Agus.

“Berikan kontrol itu, tetapi bahwa memang diperlukan semua modalitas bagi aparat penegak hukum untuk bisa bertindak. Kalau yang sekarang ini, sesudah ataupun pada pelaksanaannya. Tetapi terutama adalah ketika sudah cukup tanda-tanda didapat bahwa seseorang atau sebuah kelompok akan melakukan tindakan teror,” tambahnya.

Masyarakat Jangan Terpecah Belah

Agus Widjojo berpendapat, politik identitas yang belakangan terjadi di Indonesia tidak dipungkiri memengaruhi situasi di masyarakat. Menurut purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat ini, masyarakat Indonesia terpecah sehingga berpotensi tidak solid menghadapi ancaman radikalisme yang berujung terorisme.

Dia mengatakan, Indonesia tertular dari negara-negara lain di komunitas internasional, yang marak soal populisme sehingga menimbulkan pengelompokan-pengelompokan yang berujung adanya polarisasi di masyarakat. Awal polarisasi tersebut menurut Agus terjadi kala Pemilu, baik Pilpres maupun Pilkada DKI.

“Hal ini sangat dipermudah dibantu dengan adanya media sosial. Media sosial yang kemudian bisa dengan mudah digunakan oleh siapapun untuk kepentingan sempit, untuk kepentingan golongan tanpa memikirkan apa implikasi dan dampaknya di dalam masyarakat bagi kepentingan bangsa dan nasional,” kata Agus.

Dia mengungkapkan kekhawatiran adanya kebingungan pada sebagian masyarakat ketika terjadi polarisasi. Agus berharap ada penanganan yang cermat agar keadaan ini tidak menjurus ke sesuatu yang lebih buruk.

“Ini juga awal-awal dari negara-negara yang gagal itu adalah akibat dari pemecahbelahan masyarakat yang berasal dari berita bohong, yang berasal dari media sosial, yang tidak bisa diatasi secara efektif,” pungkasnya.

Red

Most Popular

Recent Comments