Friday, October 22, 2021
Home Jitu News Wasekjen Partai Republik: Warga Desa Maluku Utara Buta Kebijakan Pusat

Wasekjen Partai Republik: Warga Desa Maluku Utara Buta Kebijakan Pusat

Wakil Ketua Umum Partai Republik Hamdan Harahap dan Wakil Sekjen Warsono pada 6–7 April kemarin bertandang ke Maluku Utara, mendapati laporan dari pengurus Partai Republik setempat bahwa tidak sedikit warga desa yang tidak tahu ada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat tentang pemberdayaan masyarakat desa, apalagi tentang APBD dan APBN.

“Banyak masyarakat desa yang tidak mengetahui dana-dana yang tersedia di APBN dan APBD dalam rangka membantu mereka untuk mensukseskan ekonomi di daerahnya,” tutur Warsono.

Hamdan dan Warsono mewakili pengurus DPP Partai Republik  mendatangi Maluku Utara untuk mengukuhkan kepengurusan Partai Republik setempat, sekaligus memberikan pencerahan soal pengembangan ekonomi kerakyatan yang menjadi program primer Partai Republik dan sesuai dengan program pemerintah pusat, antara lain ekonomi koperasi, usaha pupuk organik, program penanaman pangan (jagung, padi dan kedelai), kemudian jaringan marketing jasa travel haji dan umroh serta bisnis pengadaan barang dan jasa untuk bidang infrastruktur.

Program pengembangan ekonomi kerakyatan itu disambut antusias masyarakat desa di Maluku Utara. Hamdan juga menjelaskan secara konkret hal yang bisa dilakukan oleh rakyat dari membangun koperasi yang dikaitkan dengan dana APBN tahun 2017 dan tahun berikutnya.

Misalnya dari Kementerian Pertanian yang mengharapkan bukti nyata di lapangan adanya gerakan pemuda tani (Gempati) yang memanfaatkan lahan tidur alias menganggur milik BUMN dan BUMD untuk ditanami jagung, kedalai dan padi dengan diberikan subsidi pupuk, pestisida dan alat pertanian dari pemerintah pusat melalui Program Gempati.

Program Gempati juga memberikan kemudahan untuk akses mendapatkan dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari Bank Rakyat Indonesia.

Ada pun syarat mendirikan organisasi Gempati di setiap daerah kabupaten adalah bukti data otentik lahan tidur milik BUMN dan BUMD yang diperbolehkan untuk diberikan hak pinjam pakai kepada kelompok tani yang teridentifikasi dengan jelas.

Selain itu, sebagian perwakilan masyarakat desa yang ditemui utusan DPP Partai Republik juga antusias dengan program peternakan sapi induk hibah dari pemerintah.

Program pemanfaatan lahan tidur untuk ditanami jagung, kedelai dan beras serta peternakan sapi bertujuan untuk swasembada pangan yang ditargetkan dicapai oleh pemerintahan Jokowi-JK pada tahun 2018–2019. Sehingga untuk komiditi beras, jagung, kedelai dan daging sapi tidak lagi impor.

Most Popular

Recent Comments