Waspadai Tahun Politik 2014

0
542

mutiara-polkamnasMEWASPADAI TIMBULNYA GANGGUAN STABILITAS KEAMANAN

DI TAHUN POLITIK 2014

Oleh

Mayjen-Suharno1200Mayjen TNI Dr. Ir. Suharno, M.M.

Semenjak bergulirnya reformasi tahun 1998, perkembangan perpolitikan nasional terus mengalami perubahan yang signifikan, khususnya dalam proses menuju negara demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Meskipun dinamika perjalanannya sangat berliku dan berbatu, namun perlahan tapi pasti pendewasaan dalam berpolitik dan berdemokrasi semakin menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari pengalaman Pemilu Legislatif yang semakin hari semakin transparan dan calon yang akan dipilih rakyat semakin jelas identitasnya.

Demikian pula dengan Pemilu Presiden maupun Pemilukada yang semakin menunjukkan sikap dewasa dalam menghadapi kemenangan maupun kekalahan dalam bersaing. Meskipun harus diakui masih adanya praktek-praktek kotor dalam proses pencoblosan maupun cara-cara menarik atau membujuk massa yang sarat dengan politik uang dan kecurangan dalam penghitungan suara.

Selain itu kesadaran masyarakat untuk turut berpesta demokrasi, sebagian masih harus dipicu dengan insentif-insentif tertentu yang justru menjadi pemicu terjadinya persaingan tidak sehat bahkan permusuhan. Kondisi inilah yang memberi peluang bagi kelompok tertentu untuk melakukan aksinya dalam mencari keuntungan maupun kesempatan guna mencapai kepentingannya yang tidak jarang membuahkan kerusuhan yang berakibat fatal.

Berdasarkan kondisi ini, maka melalui pembenahan sistem demokrasi yang lebih konstruktif, didukung pola pengamanan dan manajemen pengawasan yang semakin ketat dari berbagai lembaga dan elemen masyarakat, disertai upaya pendewasaan berpolitik secara intensif oleh lembaga yang berwenang termasuk lembaga pendidikan, diharapkan akan menjadikan sistem perpolitikan dan demokrasi di Indonesia semakin membanggakan bahkan mampu mengeliminir kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Perkembangan Lingkungan Strategis dan Pengaruhnya terhadap Perpolitikan Nasional.

Mencermati perkembangan lingkungan strategis, pada lingkup global, regional maupun nasional yang sangat dinamis akhir-akhir ini, disadari atau tidak dapat dirasakan adanya suatu gerakan-gerakan yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap lunturnya nilai-nilai moral dan jatidiri sebuah bangsa yang berujung pada kendornya jiwa persatuan dan kesatuan bahkan sampai menyentuh kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi ini diketahui berawal dari munculnya krisis global yang menghimpit sektor ekonomi, pangan, energi dan lain-lain sehingga mendorong sejumlah negara untuk berusaha keluar dari krisis melalui berbagai cara termasuk diantaranya menciptakan isu-isu baru yang diusung dengan dalih demokratisasi, HAM, Senjata Pemusnah Massal dan Lingkungan Hidup, perubahan iklim dan berbagai kegiatan Ilegal yang meliputi berbagai kejahatan trans nasional, cyber crime dan terorisme. Hal ini mendorong terjadinya perubahan sikap mental dan moral bangsa yang cenderung keluar dari norma dan etika. Akibatnya banyak negara yang terperdaya dan terjebak dalam praktek politik rimba yang menghancurkan. Situasi tersebut diperburuk dengan munculnya fenomena alam yang cenderung menimbulkan berbagai bentuk bencana termasuk di dalamnya pemanasan global, yang perlahan tapi pasti, langsung atau tidak langsung, berpengaruh terhadap perilaku dan tata kehidupan manusia di berbagai belahan dunia.

Terjadinya krisis di berbagai kawasan membuktikan adanya pengaruh global tersebut, terlebih di era teknologi informasi dan transportasi yang tidak lagi mengenal batas wilayah negara secara geografis. Krisis sosial yang berujung konflik internal bahkan merambat sampai antar negara kawasan sudah menjadi konsekuensi logis dari dampak isu global tersebut bahkan diantara negara ada yang sempat masuk kedalam kategori negara gagal akibat rapuhnya ketahanan nasional. Konflik antar negara di kawasan umumnya dipicu oleh arogansi politik yang terkait dengan masalah perbatasan dan klaim wilayah teritorial yang dianggap mengandung sumberdaya alam termasuk maraknya kegiatan ilegal. Situasi ini mendesak sejumlah negara kawasan untuk mengambil langkah antisipasi dan kebijakan yang tidak jarang bersinggungan dengan kepentingan negara kawasan lainnya. Akibatnya ketegangan di kawasan tidak dapat terhindarkan dan dampaknya langsung dapat dirasakan oleh negara-negara di kawasan. Isu semenanjung Korea dan ketegangan antara China dan Jepang termasuk masalah Laut China Selatan, merupakan bukti dan telah menunjukkan dampaknya terhadap stabilitas keamanan kawasan. Belum lagi ditambah dengan munculnya isuTimur Tengah yang terus membara dan sempat menjadi keprihatinan dunia hingga saat ini.

Demikian halnya dengan lingkup nasional. Adanya semangat memisahkan diri dari NKRI oleh sekelompok masyarakat Indonesia, bahkan ingin merubah NKRI kedalam bentuk negara yang lain, dan maraknya aksi terorisme lokal maupun yang berkait dengan jaringan internasional, serta munculnya berbagai kerusuhan sosial maupun konflik komunal yang dipicu oleh berbagai krisis termasuk di dalamnya krisis moral, krisis kepercayaan, krisis pangan, energi, keadilan/hukum, budaya dan lain-lain, mengindikasikan bahwa pengaruh global telah mengilhami sendi kehidupan bangsa secara keseluruhan. Hal ini diperburuk oleh tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, belum meratanya tingkat pendidikan maupun pelayanan kesehatan serta adanya kondisi alam Indonesia yang rawan terjadinya bencana alam karena secara geografis terletak pada ring of fire. Akibatnya bangsa ini sepertinya merasa dibayangi kekhawatiran yang bila terakumulasi berkelanjutan dapat memicu keputusasaan yang mendorong tumbuhnya sikap apatis termasuk bertindak liar tanpa mempedulikan norma/aturan. Kesemuanya itu jelas dapat dijadikan komoditas politik bagi kelompok kepentingan yang mengandung resiko rapuhnya ketahanan nasional yang meliputi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam. Jika sudah demikian, maka pada saatnya akan sangat mudah untuk diperdaya lawan.

Memperhatikan fenomena ini dikaitkan dengan kondisi nyata kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dapat ditarik benang merah bahwa era global ternyata telah menciptakan sebuah kondisi yang identik dengan bentuk peperangan baru yang disadari atau tidak, ada kekuatan negara kepentingan yang sengaja ingin memperdaya Indonesia melalui pintu-pintu sosial dan rendahnya sikap mental maupun moral bangsa yang berpengaruh langsung terhadap sistem perpolitikan nasional yang berperan dalam perumusan kebijakan negara.

Kondisi Perpolitikan Nasional Pasca Reformasi.

Hadirnyaera reformasi, telah merubah peta perpolitikan nasional yang semula hanya menganut sistem tri partai kemudian berubah menjadi sistem multi partai. Bahkan jumlah partai sempat mencapai lebih dari 150 organisasi kepartaian. Kondisi ini menggambarkan betapa beragamnya aspirasi bangsa dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia yang benar-benar bebas dan dijamin undang-undang. Hal ini didasari pertimbangan dan prinsip–prinsip demokrasi di Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang selanjutnya dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa :

a. Kemerdekaan berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh UUD 1945.

b. Memperkukuh kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta demokratis dan berdasarkan hukum.

c. Kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam NKRI perlu diberi landasan hukum.

d. Partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab.

Prinsip-prinsip dasar tersebut yang digunakan sebagai acuan dalam menjamin kebebasan berpolitik bagi rakyat Indonesia. Meskipun demikian, bukan berarti kebebasan tersebut tanpa batas, karena menyadari resiko multi partai yang bebas tak terbatas, dapat diidentikkan dengan ketidakefektifan bahkan pemborosan, maka Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menetapkan ketentuan dan persyaratan pembentukan partai yang tidak mudah, sehingga dengan sendirinya akan membatasi kebebasan yang tak terbatas tersebut. Hasil dari Undang-undang tersebut, dapat dilihat dari jumlah partai yang semula mencapai lebih dari 150 mengkristal menjadi beberapa partai yang cukup aspiratif, meskipun sesungguhnya masih relatif terlalu banyak bila dibandingkan gurunya demokrasi yakni AS yang hanya menganut dua partai yakni Republik dan Demokrat.

Memperhatikan perjalanan kehidupan demokrasi di Indonesia sejak bergulirnya reformasi, harus diakui bahwa Indonesia masih dalam taraf belajar untuk mencari bentuk maupun identitas. Hal ini terlihat dari perilaku sebagian besar elit politik maupun rakyat pendukungnya yang belum bisa menghargai perbedaan dan umumnya masih mengedepankan tradisi lama berupa praktek-praktek kotor, ketidaksiapan menerima kekalahan dan masih kentalnya politik uang dalam kampanye. Kondisi ini nampak dari berbagai kasus kerusuhan dan munculnya sejumlah protes yang mewarnai pelaksanaan Pemilu maupun Pemilukada mulai dari persiapan, kampanye, pencoblosan sampai dengan perhitungan suara akhir-akhir ini. Meskipun demikian melihat perkembangan dan perjalanannya diyakini bahwa secara perlahan tapi pasti kehidupan berpolitik di Indonesia akan semakin baik di masa mendatang. Berdasarkan pengalaman kehidupan berpolitik di Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk pesta demokrasi maupun sistem pemerintahan dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 serta Persiapan Menghadapi Pemilu 2014.

1) Pemilu 2004. Mencermati pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2004 yang berhasil mengusung SBY sebagai Presiden RI ke 6 dengan Kabinet Bersatunya, sistem yang dianut sedikit berbeda dengan pelaksanaan Pemilu sebelumnya khususnya pada pemilihan Presiden karena Presiden langsung dipilih oleh rakyat melalui Pemilu Presiden. Sedangkan untuk pencalonan anggota Legislatif tidak ada perubahan dan tetap didasarkan pada nomor urut yang ditentukan oleh Partai. Dalam hal ini rakyat tidak ada kewenangan untuk memilih langsung dan tidak tahu menahu tentang siapa yang akan ditunjuk sebagai anggota Legislatif oleh partai. Melalui sistem ini akan didapat sisi positif maupun negatifnya karena bila partai jujur dalam menentukan calonnya yang benar-benar berkualitas, maka tidak akan mengecewakan rakyat pendukung partai. Sebaliknya bila partai berlaku tidak jujur, maka rakyat pendukung partai yang tidak menginginkan penunjukan calon tersebut oleh partai, tidak bisa berbuat apa-apa.

2) Pemilu 2009. Berbeda dengan pelaksanaan Pemilu 2009 yang berhasil mengusung kembali Presiden SBY ke putaran kedua dengan Kabinet Bersatu tahap kedua. Penetapan sebagai anggota Legislatif bukan lagi didasarkan pada nomor urut yang ditetapkan partai, namun akan ditentukan oleh jumlah suara terbanyak yang diperoleh para kader partai yang ikut dalam Pemilu Lagislatif, karena rakyat diberi kewenangan untuk memilih langsung para kader yang dicalonkan sebagai anggota Legislatif. Terkait hal ini kader partai yang dicalonkan sebagai anggota Legislatif sudah dapat dilihat dari daftar pencalonan anggota, meskipun belum diketahui latar belakang maupun kualitas kinerjanya.

Memperhatikan sistem Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 yang menunjukkan adanya perubahan, namun perlu dicatat bahwa, sekalipun bentuk ini berbeda dengan sistem pemilu-pemilu sebelumnya namun realitanya masih cukup membingungkan dalam proses memilih karena masyarakat pada umumnya tidak atau belum mengenal kualitas sebenarnya kader yang dicalonkan. Akibatnya sebagian rakyat tetap memilih secara sembarangan tanpa harus melihat kualitas bahkan banyak yang memilih atas dasar popularitas keartisan atau sekalian menjadi Golput. Secara kualitas sistem Pemilu 2004 dan 2009 lebih baik dari pada sistem-sistem sebelumnya, karena pada saat itu calon anggota yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi tidak diketahui rakyat sama sekali atau lazim diistilahkan, “bagaikan membeli kucing dalam karung”. Sedangkan yang membedakan saat ini adalah sudah diketahui kucingnya walaupun belum diketahui dari mana asal dan kualitas kucing tersebut.

3) Persiapan menghadapi Pemilu 2014. Mencermati perkem-bangan sistem demokrasi menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014 akhir-akhir ini, terindikasi tidak adanya perubahan yang signifikan dari pelaksanaan Pemilu sebelumnya. Para calon anggota Legislatif tetap ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak dalam pemilu dan bukan berdasarkan nomor urut yang ditetapkan partai, oleh karenanya para kader yang mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif baik tingkat Pusat maupun Daerah, mulai mengatur strategi untuk bersaing ketat dengan para kader lainnya sesama partai. Sedangkan persaingan kader antar partai kurang nampak menonjol, karena eksistensi para calon akan ditentukan juga oleh kemampuan partai dalam meyakinkan rakyat untuk memilihnya. Berdasarkan kondisi ini, maka potensi terjadinya konflik justru akan datang dan didominasi dari internal partai.

b. Sistem pemerintahan dan Kelembagaan.

Reformasi telah menjadikan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil yang sedikit agak berbeda dengan sistem presidensiil pada umumnya, karena semua keputusan Pemerintah maupun kebijakan negara mutlak harus mendapat persetujuan dari Lembaga Legislatif bahkan penentuan pejabat tertentu dalam hal ini Duta Besar dan Panglima TNI maupun Kapolri serta pejabat negara tertentu harus menjalani fit and proper test dari Lembaga Legislatif. Selain itu Indonesia juga memiliki Lembaga Perwakilan Daerah semacam Lembaga Legislatif yang tidak terdapat dalam sistem pemerintahan lainnya. Perbedaan ini dapat dipahami karena Indonesia selain merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan penduduk yang sangat heterogen dan berjumlah besar serta tersebar, maka untuk efektifitas pembinaan dan guna menjamin kelangsungan hidupnya yang sejahtera dan merata diperlukan perangkat negara secara khusus. Hal ini juga dipengaruhi oleh perpolitikan nasional yang menganut sistem multipartai yang mengakibatkan partai pemenang Pemilu sulit untuk mendapatkan suara mayoritas dibanding dengan suara gabungan partai lainnya yang kalah dalam Pemilu. Resikonya adalah Lembaga Legislatif akan diduduki secara merata oleh wakil-wakil dari sejumlah partai peserta Pemilu yang secara tidak langsung akan memaksa Pemerintah berkuasa untuk menjalin koalisi dengan partai lainnya guna memudahkan dalam pengambilan sebuah keputusan. Kondisi inilah yang menyebabkan mengapa pemerintahan SBY terkesan lamban dalam setiap pengambilan keputusan. Jika kedepan sistem pemerintahan dan kelembagaan masih tetap seperti ini, maka siapapun pemegang kekuasaan akan mengalami hal yang sama.

pemilu-ilustrasi-caleg-131201bPeta dan Dinamika Politik Menjelang Pemilu 2014.

Mencermati perkembangan perpolitikan nasional semenjak menganut sistem multipartai, ternyata masih menyimpan segudang persoalan dalam praktek berdemokrasi. Kondisi ini terlihat dari jumlah partai setelah reformasi yang semula membengkak menjadi lebih dari 150 partai kemudian terakhir setelah dilakukan verifikasi kembali menyusut menjadi 10 partai yang meliputi ; 1. Partai Amanat Nasional (PAN), 2. Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P), 3. Partai Demokrat, 4. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), 5. Partai Golkar, 6. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), 7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 8. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 9. Partai Nasional Demokrat (Nasdem), 10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam proses verifikasi tersebut KPU menyatakan siap menghadapi gugatan partai-partai yang tidak puas atas hasil Verifikasi, dan dari sekian partai yang mengajukan gugatan hanya 2 partai yang gugatannya dimenangkan oleh MK yaitu Partai Bulan Bintang dan PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia). Sehingga saat ini terdapat 12 partai yang berhak untuk mengikuti Pemilu 2014. Selain itu terdapat 2 (dua) Partai Lokal Aceh sebagai konsekuensi logis disahkannya otonomi khusus Pemerintah Daerah Istimewa Aceh.

Hal ini terjadi karena menyadari bahwa jumlah partai yang terlalu banyak akan menghadapi sejumlah kendala dalam proses berdemokrasi. Selain itu berdasarkan pengalaman Pemilu yang telah dilaksanakaan selama ini terjadinya penurunan jumlah pemilih dari total masyarakat yang memiliki hak pilih dikarenakan sulitnya dalam proses memilih. Oleh karenanya verifikasi merupakan langkah yang tepat dalam upaya menekan jumlah kendala demokrasi. Untuk melihat seberapa jauh jumlah pemilih yang turut berpartisipasi dalam Pemilu atau dikategorikan sebagai Golput dapat diperiksa pada grafik yang diterbitkan BPS berikut ini.

unduhan

Berdasarkan kondisi tersebut, maka peta kekuatan partai politik sejak awal reformasi hingga menjelang Pemilu 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Pada awal reformasi secara kuantitatif posisi tertinggi dipegang oleh partai PDIP, disusul Golkar di posisi kedua. Selanjutnya memasuki Pemilu tahun 2004 Partai pemenang pemilu diambil alih Golkar dan sebaliknya PDIP menduduki posisi kedua. Namun munculnya faktor ketokohan Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sekaligus sebagai pimpinan Partai Demokrat, dalam Pemilu Presiden 2004 rakyat memilih SBY berpasangan dengan Jusuf Kalla sebagai Presiden 2004-2009, meskipun Partai Demorat sendiri tidak mendapatkan suara yang signifikan dan hanya mendudukiposisi ke 6.

b. Selanjutnya pada pelaksanaan Pemilu tahun 2009, atas keberhasilan SBY memimpin negeri ini dan munculnya keinginan Partai Golkar untuk bersaing dalam Pemilu Presiden melalui pencalonan Jusuf Kalla (JK) sebagai calon dari Golkar, maka terjadi perubahan peta politik yang mengantar Partai Demokrat memimpin di urutan pertama dalam Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden yang mengantar SBY berpasangan dengan Prof. Budiono melanjutkan jabatan sebagai Presiden RI di putaran kedua dan mengusung Marjuki Ali sebagai Ketua DPR RI. Partai 10 besar hasil perolehan suara Pemilu Legislatif 2009 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Daftar pemenang Pemilu Legislatif 2009

Demokrat (31)

21.703.137

20,85%

Golkar (23)

15.037.757

14,45%

PDIP (28)

14.600.091

14,03%

PKS (8)

8.206.955

7,88%

PAN (9)

6.254.580

6,01%

PPP (24)

5.533.214

5,32%

PKB (13)

5.146.122

4,94%

Gerindra (5)

4.646.406

4,46%

Hanura (1)

3.922.870

3,77%

PBB (27)

1.864.752

1,79%

c. Menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden SBY dan akan dilaksanakannya Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014, secara pasti belum dapat diketahui bagaimana peta kekuatan masing-masing partai, terlebih akhir-akhir ini banyak elit politik dari sejumlah partai besar telah terjerat berbagai kasus penyalahgunaan kekuasaan maupun skandal lainnya.

Diberlakukannya sistem pemilihan anggota Legislatif yang didasarkan pada perolehan suara perorangan hasil pemilu, telah mendorong para kader partai untuk mempersiapkan diri dalam bersaing ketat melawan kader sesama partainya, karena daftar urut calon yang telah ditetapkan masing-masing partai tidak akan berlaku manakala rakyat pemilih, memilih individu yang ada dalam daftar calon. Demikian halnya dengan calon Presiden maupun Calon Wakilnya. Secara dini sejumlah partai telah melakukan persiapan bahkan telah mendeklarasikan calonnya untuk tampil dalam Pemilu 2014. Kondisi ini sedikit mengundang pro dan kontra karena sejumlah kader yang mendahului memasang tanda gambar dan fotonya dianggap telah mencuri start dari jadwal yang telah ditentukan KPU. Sementara lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan aturan bulum juga bertindak semestinya. Akibatnya berbagai bentuk kampanye melalui media elektronik dan baleho telah mewarnai wajah di berbagai media maupun kota.

Potensi dan Indikasi Kemungkinan Timbulnya Gangguan Keamanan dalam Pemilu 2014.

Memperhatikan peta politik dan dinamikanya menghadapi Pemilu tahun 2014, dihadapkan pada pengalaman dan kondisi lingkungan strategis baik lingkup global, regional maupun nasional, maka Pemilu 2014 mulai dari persiapan, pelaksanaan kampanye hingga pencoblosan serta penghitungan suara akan dijadikan komoditas politik bagi semua pihak yang sedang bersaing maupun kelompok kepentingan lainnya. Hal ini wajar karena terselenggaranya Pemilu dengan baik hingga mampu menentukan pemenangnya secara Jurdil akan menjadi barometer kehidupan demokrasi suatu bangsa untuk melahirkan kebijakan-kebijakan baru dalam mewujudkan kepentingan dan tujuan nasionalnya. Sebaliknya penyelenggaraan Pemilu yang dilatarbelakangi oleh ketidakmatangan partai maupun masyarakat dalam berdemokrasi akan mengandung potensi kerawanan yang sangat tinggi bila tidak dipersiapkan dan dikelola secara baik dan matang. Sehingga penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 dikaitkan dengan kondisi Indonesia yang masih menyimpan sejumlah permasalahan domestik khususnya persoalan Aceh dan Papua termasuk kelompok NII dan terorisme serta kekecewaan atau ketidakpuasan lainnya yang terkait dengan persoalan sosial yang meliputi kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan, keadilan maupun keamanan dan lain-lain, akan dijadikan momentum bagi kelompok kepentingan untuk mencapai tujuannya. Beberapa hal yang berpotensi dan menunjukkan indikasi timbulnya gangguan keamanan dalam Pemilu 2014 antara lain :

a. Aspek Ideologi.

Masih adanya sisa-sisa gerakan NII yang menginginkan berdirinya Negara Islam, jelas tidak akan tinggal diam dalam mencermati pelaksanaan Pemilu 2014 sekaligus mendorong atau sebaliknya menghalangi masyarakat untuk memilih partai tertentu. Hal ini dapat menimbulkan gesekan yang berujung pada kerusuhan.

b. Aspek Politik.

1) Masih bersikerasnya Pemerintah Daerah dan sebagian masyarakat Aceh yang menginginkan pengesahan bendera GAM menjadi bendera Pemerintahan Daerah Istimewa Aceh termasuk Qanun Aceh, berikut Perwaliannya, dapat menghambat pelaksanaan Pemilu di Aceh dan memicu terjadinya konflik horizontal maupun vertikal di Aceh.

2) Masih aktifnya sayap politik maupun militer gerakan OPM di Papua maupun di luar negeri tetap akan menjadi kendala terselenggaranya Pemilu 2014 dengan aman dan lancar.

3) Penyelenggaraan Pemilu yang kurang siap ditambah kepanitiaan yang tidak profesional akan memicu kekecewaan para kontestan maupun pemilih yang dapat berujung kerusuhan di tempat pemungutan suara.

4) Pendistribusian kotak dan kartu suara yang tidak tepat waktu dan tepat jumlah akan menimbulkan kekecewaan yang dapat berujung kerusuhan.

Aspek Ekonomi.

Kesenjangan sosial akibat krisis pangan dan tingginya harga-harga kebutuhan bahan pokok akibat kenaikan harga BBM serta menurunnya nilai rupiah terhadap dollar dapat mendorong terjadinya politik uang oleh kontestan kepada masyarakat pemilih. Akibat besarnya biaya yang harus dikeluarkan, maka hal tersebut dapat memicu kekecewaan bahkan frustrasi yang berujung kerusuhan oleh kontestan termasuk pendukungnya bila tidak siap untuk kalah.

d. Aspek Sosbud.

1)Masih tingginya angka kemiskinan dan belum meratanya tingkat kecerdasan masyarakat serta kentalnya budaya masyarakat yang hanya bersedia memilih bila diberi imbalan akan mendorong para kontestan untuk berbuat curang atau melakukan persaingan tidak sehat bahkan saling menjatuhkan. Kondisi ini jelas rawan terjadinya perselisihan yang berujung kerusuhan/konflik sosial, meskipun telah terjadi penurunan jumlah dan persentase Penduduk Miskin di Indonesia (1996-2012), yang secara bertahap mulai 35,10 juta atau 15,97% (2005), menjadi 32,53 juta atau 14,15% (2009), dan sensus terakhir bulan September 2012 menjadi 28,59 juta jiwa atau 11,66% dari populasi penduduk (Data BPS).

2) Masih lemahnya proses hukum terhadap masalah-masalah sosial termasuk pelanggaran dalam Pemilu dapat digunakan sebagai pemicu terjadinya kerusuhan bahkan konflik antar kontestan maupun pendukung partai.

3)Adanya sebagian masyarakat yang merasa kecewa atas ketidak-adilan hukum dan hasil pembangunan dapat memicu sikap apriori yang mengarah pada tindakan provokasi yang berujung pemboikotan atau kerusuhan.

e. Aspek Geografi dan Demografi.

Penduduk yang tersebar di daerah terpencil dan kurang memadainya infrastruktur jalan maupun alat transportasi, akan mengganggu kelancaran penyelengggaraan Pemilu, sehingga dapat memicu kekecewaan yang berujung pemboikotan maupun kerusuhan.

f. Aspek Pertahanan dan Keamanan.

1) Adanya kelompok teroris yang secara aktif melakukan aksinya belakangan ini, maka Pemilu 2014, dapat dijadikan momentum yang tepat bagi mereka untuk melakukan pergeseran/penyebaran kader berikut perangkat terornya untuk pelarian atau penyerangan karena semua pihak termasuk aparat sedang dalam konsentrasi mendukung kelancaran Pemilu.

2) Kesiapsiagaan aparat dalam pengamanan Pemilu mutlak diperlukan, karena kelengahan akan berkonsekuensi fatal dalam pemilu.

Panglima-TNI-dan-Kapolri-ok-595x395

Prediksi-prediksi.

Memperhatikan berbagai potensi dan indikasi kemungkinan timbulnya gangguan keamanan pada Pemilu tahun 2014, maka dapat diprediksi sebagai berikut :

a. Selama persoalan Aceh terkait dengan masalah Qanun dan bendera maupun Perwalian NAD tidak terpecahkan sebelum penyelenggaraan Pemilu 2014, kemungkinan pemboikotan maupun pelanggaran Pemilu yang berbuntut kerusuhan dapat terjadi.

b. Selama persoalan Papua khususnya terkait dengan gerakan OPM belum ditemukan jalan keluarnya, maka kemungkinan gangguan keamanan maupun upaya lain untuk mengacau atau menggagalkan Pemilu 2014, sangat mungkin terjadi.

c. Selama praktek KKN yang melahirkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan masih berkelanjutan, maka sensitivitas masyarakat untuk dipicu melakukan tindak kekerasan atau kerusuhan tetap tinggi.

d. Ketidaksiapan KPU dalam mempersiapan Pemilu secara matang dan profesional akan mengundang kekecewaan atau ketidakpuasan masyarakat yang dapat memicu terjadinya kerusuhan.

e. Bila Lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu tidak dilakukan secara tegas dan profesional maka berbagai pelanggaran yang memicu kerusuhan dapat terjadi.

f. Bila aparat keamanan tidak disiapkan secara matang dari aspek personel, perlengkapan maupun kepekaannya membaca lingkungan dan bersikap netral maka kemungkinan gangguan maupun pelanggaran yang dapat memicu kerusuhan dapat terjadi.

ilustrasi-pengamanan-pemilu-2014

Langkah-Langkah Antisipasi.

Berdasarkan potensi dan indikasi serta prediksi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan dalam Pemilu 2014, maka untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk kerusuhan sebagai ekses penyelenggaran Pamilu 2014, maka Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Segera menyelesaikan persoalan Aceh secara adil dan bermartabat sesuai hukum yang berlaku maupun hasil perjanjian Helsinki.

b. Segera mencari formula yang tepat dalam menyelesaikan masalah Papua secara adil dan bermartabat melalui dialog dan pendekatan intensif secara langsung maupun tidak langsung.

c. Mendorong percepatan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia secara merata dan menghapus praktek KKN serta menegakkan hukum dan keadilan.

d. Mendorong KPU untuk bertindak profesional dalam menyiapkan manajemen Pemilu dan melakukan pembenahan terhadap kekurangan Pemilu masa lalu serta menjalin kerjasama yang intensif dengan institusi terkait guna kelancaran pelaksanaan Pemilu.

e. Mendorong Bawaslu untuk lebih tegas dan profesional dalam mengawasi dan menindak setiap pelanggaran Pemilu. Untuk itu diperlukan kerjasama dengan Lembaga terkait dan melengkapi perangkat yang sesuai dengan tuntutan pengawasan Pemilu.

f. Mendorong aparat keamanan dalam hal ini TNI maupun Polri untuk tetap bersikap netral dalam melaksanakan pengamanan Pemilu secara terpadu dan maksimal serta bertindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian tulisan tentang mewaspadai timbulnya gangguan keamanan di tahun politik 2014 dikemukakan sebagai bahan renungan para pembaca, dan semoga Pemilu tahun 2014 dapat berlangsung sukses tanpa adanya gangguan maupun hambatan yang berarti.

Liputan khusus HOC

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here