Friday, September 24, 2021
Home Nasional Yusril Ajak Seluruh Ormas Kritisi Keotoriteran Perppu 2/2017

Yusril Ajak Seluruh Ormas Kritisi Keotoriteran Perppu 2/2017

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, mengajak segenap ormas di Indonesia untuk mengkritisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Menurutnya, penerbitan Perppu tersebut merupakan wujud tindakan sewenang-wenang.

“Ormas Islam dan ormas lain dan bahkan LSM justru harus melawan,” kata Yusril, di Jakarta, Jumat (14/7).

Meski demikian, perlawanan tersebut tetap harus dilakukan secara resmi dan konstitusional sesuai prosedur yang ada.

“Lawan Perppu otoriter ini, tentu saja dengan tetap menggunakan cara-cara yang sah dan konstitusional,” tambahnya.

Menurut Yusril, Perppu tersebut memberikan kewenangan yang benar-benar penuh kepada kementerian terkait, dalam hal ini Kemenkumham dan Kemendagri, untuk mengontrol pembentukan dan pembubaran ormas, bahkan memberikan penilaian layak atau tidaknya berdirinya sebuah ormas tertentu.

Ormas yang melanggar pun dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana, atau bahkan dua-duanya. Sanksi administrasi berupa pencabutan status badan hukum. Pencabutan tersebut nantinya akan berujung pada pembubaran ormas.

Selain itu, berbeda dengan UU Nomor 17 Tahun 2013, berdasarkan Perppu 2/2017 ini sebuah ormas dapat dibubarkan tanpa melalui proses pengadilan.

“Inilah esensi perbedaan isi Perppu ini dengan UU Nomor 17 Tahun 2013. Menkumham wajib meminta persetujuan pengadilan jika ingin membubarkan ormas. Ormas yang bersangkutan juga dapat membela diri di pengadilan,” ujarnya.

 

 

Sumber : Yusril Ajak Seluruh Ormas Kritisi Keotoriteran Perppu 2/2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments